Usulan RI Tentang Ekonomi Digital Masuk Kesepakatan KTT G20

KTT G20 -  membuahkan benang merah berupa pernyataan yang disepakati bersama. Dari 31 poin pernyataan itu, terdapat satu poin yang adalahusulan Indonesia, yakni mengenai ekonomi digital.

"Semua sepakat. Itu satu jam sebelum penutupan baru setuju semua," ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) di Wisma Nusantara KBRI, Buenos Aires, Argentina, Sabtu (1/12/2018) malam masa-masa setempat.

Sempat ada polemik tentang diksi sebelum kesudahannya kesimpulan dapat disepakati. Kata JK, Amerika Serikat sempat tak sepakat dengan pemakaian kata 'multilateral' atau 'together'.

"Multilateral dan imigrasi. Sudah berlalu dengan jalan tengah, memakai ucapan-ucapan dari multilateral ke together. Multilateral lebih mengikat cocok aturan. Tapi together agak tidak banyak sukarela atau longgar. Itu langsung diamini oleh di sidang terakhir ini seraya lobi," papar JK.

Menkominfo Rudiantara lantas menuliskan mengenai usulan Indonesia yang masuk dalam kesimpulan. Pembahasan poin tersebut sudah dilaksanakan sebelumnya dalam pertemuan di Provinsi Salta, Argentina.

"Ini dari deklarasi, satu butir pernyataan usulan Indonesia mengenai ekonomi digital butir nomor 9," ujar Rudiantara.

Pria yang akrab disapa Chief RA tersebut lalu menyatakan penjabaran poin tersebut. Dia pun bangga sebab usulan tersebut nantinya akan diadopsi oleh negara-negara peserta G20.

"Bagaimana mendorong ekonomi digital berfokus pada UMKM guna menyempitkan gap atau menurunkan GINI ratio. Fokusnya tersebut work force digitalization, sharing economy, dan financial inclution. Membuat repository dari IDEA Hub terdapat di nomor 9. Negara-negara beda setujui," papar RA.

Berikut kutipan poin nomor 9 dari benang merah KTT G20:

9. To maximize the benefits of digitalization and emerging technologies for innovative growth and productivity, we will promote measures to boost micro, small and medium enterprises and entrepreneurs, bridge the digital gender divide and further digital inclusion, support consumer protection, and improve digital government, digital infrastructure and measurement of the digital economy. We reaffirm the importance of addressing issues of security in the use of ICTs. We support the free flow of information, ideas and knowledge, while respecting applicable legal frameworks, and working to build consumer trust, privacy, data protection and intellectual property rights protection. We welcome the G20 Repository of Digital Policies to share and promote the adoption of innovative digital economy business models. We recognize the importance of the interface between trade and the digital economy. We will continue our work on artificial intelligence, emerging technologies and new business platforms.