Menteri PUPR Basuki Tanggapi Pernyataan Prabowo Soal Modus Korupsi

Menteri PUPR - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menegaskan, kementeriannya paling berkomitmen dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.

Penegasan Basuki berhubungan dengan pengakuan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai modus korupsi di Indonesia.

Prabowo mengatakan, modus korupsi yang sekarang marak terjadi ialah dengan menciptakan proyek lantas melakukan mark up anggaran. Prabowo mencontohkan, nilai proyek yang seharusnya 100 dilebihkan menjadi 200.

"Di kementerian saya memang lumayan riskan, namun kami buat sistem berlapis-lapis," ujar Basuki saat dijumpai di sela-sela kesibukannya menemani Presiden Joko Widodo dalam trafik kerja ke Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

Bagi pengadaan barang dan jasa, misalnya, sebelum ditandatangani oleh menteri, mesti terlebih dahulu dicek oleh setiap direktur jenderal yang berwenang cocok dengan proyek yang dikerjakan.

Apabila proyek bendungan, tersebut harus ditandatangani Dirjen Sumber Daya Air. Apabila proyek jalan, tersebut mesti ditandatangani Dirjen Bina Marga. Apabila proyek permukiman, yang menandatanganinya ialah Dirjen Cipta Karya.

"Kemudian dicek lagi di Inspektur Jenderal yang dia tersebut juga mesti paraf. Kemudian baru masuk ke Dirjen Bina Konstruksi yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa," ujar Basuki.

Di Dirjen Bina Konstruksi, lanjut Basuki, suatu proyek itu dicek oleh 13 orang panelis. Apabila dinilai tidak terdapat masalah, barulah rencana proyek itu sampai ke meja menteri guna ditandatangani.

Tidak berhenti hingga di situ, rencana proyek yang hingga di meja menteri pun harus melampirkan pakta integritas yang memuat komitmen bahwa semua rencana proyek yang diusulkan untuk menteri mesti bebas dari praktik korupsi.

"Jadi, semuanya tentu sudah dicek secara profesional. Kalau benar, baru saya tanda tangan," ujar Basuki.

Lagi pula, menurut keterangan dari Basuki, praktik korupsi dengan modus mark up alias penggelembungan dana ketika ini sudah paling sulit dilakukan. Sebab, nyaris seluruh pengadaan telah memakai sistem electronic catalog, electronic purchasing, dan electronic procurement.

"Kalau mark up, kan terdapat LKPP. Ada e-katalog. Susah. Kalau dibilang mark up 100 jadi 200, ya paling susah. Karena mekanismenya telah ada sendiri di LKPP. Apalagi telah e-katalog. Kan harganya seluruh sama," ujar Basuki.

Diberitakan, capres nomor urut 02 Prabowo menyinggung Indonesia sekarang masih diwarnai praktik-praktik korupsi. Salah satu modus korupsi yang dilakukan ialah dengan menciptakan proyek.

"Sekarang yang terjadi ialah korupsi yang gila-gilaan. Yang mencuri tersebut pintar-pintar. Saking pintarnya mereka mengira dapat lolos," kata Prabowo ketika kampanye di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019), laksana disiarkan Gerindra TV.

"Salah satu teknik yang mereka sangat senang ialah membuat proyek. Proyek harganya barangkali 100, dia bilang 200. Itu caranya. Banyak metodenya deh. Aku saksi mata, hafal seluruh cara-cara itu," katanya.