Putri Presiden AS - Ivanka Trump, putri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, diadukan menggunakan akun email individu untuk hal pemerintahan pada tahun lalu. Praktik ini melanggar aturan daftar federal yang berlaku di AS, menilik Ivanka adalahsalah satu penasihat senior Trump.
Seperti dikutip AFP, Selasa (20/11/2018), media ternama AS, The Washington Post, yang mengutip sumber-sumber anonim mengadukan bahwa temuan ini didapat oleh semua pejabat Gedung Putih yang mengecek email-email pejabat AS menanggapi gugatan hukum terhadap daftar publik.
Berdasarkan keterangan dari The Washington Post, sumber yang memahami kegiatan pemeriksaan email Ivanka mengaku putri Trump tersebut mengirimkan ratusan email untuk staf Gedung Putih, pejabat kabinet pemerintahan dan asisten-asistennya memakai email individu tahun 2017.
Disebutkan The Washington Post bahwa meskipun email-email Ivanka tersebut membahas soal informasi logistik dan pribadi, namun sejumlah email di antaranya tetap melanggar aturan federal yang berlaku.
Saat ditanya soal pemakaian email individu itu, sebut The Washington Post, Ivanka mengaku dirinya tidak memahami detail soal aturan federal itu.
Dalam pengakuan terpisah, juru bicara kantor pengacara Ivanka mengonfirmasi bahwa kliennya memang pernah memakai email individu sebelum diberitahu soal aturan federal yang tidak mengizinkan hal itu. Ditegaskan juru bicara tersebut bahwa semua email-email Ivanka berhubungan urusan pemerintahan tersebut telah di berikan ke otoritas AS sejak sejumlah bulan lalu.
Sebenarnya seberapa serius pelanggaran yang dilaksanakan Ivanka? Seorang pejabat pemerintahan Trump menuturkan untuk CBS News bahwa email-email Ivanka pada dasarnya tidak mengandung informasi rahasia negara. Apa yang terjadi dinamakan hanya dirangsang kurangnya pemahaman soal aturan federal.
Pejabat pemerintahan Trump yang tak mau disebut namanya tersebut menyatakan Ivanka berhenti memakai email individu untuk korespondensi berhubungan pemerintahan, sesudah diberitahu aturan federal yang berlaku.
Kasus Ivanka ini mengingatkan pada permasalahan Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS yang pun rival Trump dalam pilpres 2016 lalu. Diketahui bahwa Trump saat tersebut sangat gencar menyerang Hillary yang terungkap memakai server email individu untuk hal pemerintahan ketika dia masih menjabat Menlu AS.
Direktur FBI ketika itu, James Comey -- yang dipecat Trump tahun kemudian -- memberitahukan dibukanya kembali investigasi atas permasalahan Hillary selama 11 hari sebelum pilpres 2016 digelar. Langkah FBI tersebut dinilai sejumlah pihak berkontribusi pada kekalahan Hillary dalam pilpres. Hingga kini, semua pendukung Trump masih meneriakkan 'Lock her up!' dalam masing-masing kampanye. Ungkapan tersebut mengindikasikan kepercayaan mereka bahwa Hillary layak dipenjara atas pelanggarannya itu.
Menanggapi permasalahan Ivanka ini, Austin Evers dari kelompok mempunyai nama American Oversight yang mengemukakan gugatan hukum untuk kemerdekaan informasi yang merangsang temuan pemakaian email individu oleh putri Trump ini, mengaku 'keluarga presiden tidak sedang di atas hukum'.
"Ada pertanyaan serius supaya Kongres segera menyelidiki," ucap Evers seperti dikutip BBC. "Apakah Ivanka Trump memberikan semua email-emailnya untuk dipertahankan seperti ditata oleh hukum? Apakah dia mengantarkan informasi rahasia memakai sistem pribadi?" imbuhnya.
No comments:
Post a Comment