Israel-AS - Pada 2017 telah menyatakan, akan terbit dari keanggotaan badan PBB hal Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO. Alasannya, UNESCO mendiskriminasi Israel. Keputusan tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2019.
Hubungan sarat gejolak antara Israel dan UNESCO selesai bersamaan dengan tutup tahun 2018. AS mengikuti tahapan itu, setelah mendakwa UNESCO bersikap bias terhadap Israel. "Sayangnya, UNESCO melancarkan diskriminasi sistematis terhadap Israel, dan UNESCO dipakai untuk mengolah sejarah oleh orang-orang yang membenci kaum Yahudi dan negara Israel," demikian disebutkan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, hari Minggu lalu.
Amerika Serikat dan Israel sudah memberitahukan keputusannya tahun 2017 lalu. Tetapi menurut keterangan dari undang-undang UNESCO, penarikan diri dari keanggotaan dalam badan dunia tersebut baru efektif di akhir tahun berikutnya. Dalam urusan ini sesudah berakhirnya tahun 2018.
Israel bergabung dalam UNESCO pada 1949. Badan dunia tersebut paling dikenal dengan program Warisan Budaya Dunianya, yang memilih peninggalan kebiasaan di sekian banyak pelosok dunia, dengan destinasi melestarikan tradisinya. Tapi UNESCO pun bekerja untuk kebebasan pers, edukasi kaum perempuan, pun melawan ekstrimisme dan anti semitisme.
Israel mempunyai sembilan tempat Warisan Budaya, tergolong Taman Bahai di Haifa, Masada di sekitar Laut Mati dan Kota Putih di Tel Aviv. Kota Tua Yerusalem pun terdaftar, namun tidak disematkan status teritorialnya. Di samping itu, UNESCO sudah menambahkan tiga tempat lainnya di area otonomi Palestina ke dalam susunan Warisan Budaya Dunia.
Penarikan diri Israel dari UNESCO tidak dominan apapun atas tempat Warisan Budaya yang terletak di dalam negara itu. Beberapa pakar konservasi Israel mempertanyakan apakah tahapan yang dipungut pemerintahnya ialah langkah yang tepat. Arsitek Giora Solar contohnya mengutarakan, bukan UNESCO yang mendiskriminasi Israel, tetapi negara-negara di dalam UNESCO yang membangkang Israel.
Resolusi kontroversial
Ketika UNESCO menjadi badan PBB kesatu yang mengakui Palestina sebagai anggota sarat tahun 2011, cocok hukum AS, pemerintah AS di bawah Barack Obama menghentikan pembayaran iuran tahunan, yang jumlahnya selama 22% perkiraan UNESCO. Israel memungut tindakan sama.
Hubungan diplomatik pulang terganggu 2016 sesudah UNESCO mengamini resolusi, yang dinilai pejabat Israel melalaikan kaitan agama Yahudi dengan tempat keagamaan dan lokasi suci di Yerusalem. Misalnya dengan teknik hanya menyinggung nama Arab dan Inggris untuk kompleks Haram al-Sharif atau Temple Mount, dan menghilangkan nama Yahudinya.
Ketika tersebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, UNESCO telah kehilangan legitimasinya yang memang kecil. UNESCO pun menilai Israel ialah penguasa pendudukan dan mempertanyakan tahapan negara tersebut di area otonomi Palestina.
Tahun 2017, UNESCO kembali menerbitkan resolusi yang menciptakan marah Israel. Di tahun sama Israel mengumumkan terbit dari keanggotaan dalam UNESCO.
AS memberitahukan penarikan diri dari badan PBB tersebut dengan alasan: bahasa yang dipakai UNESCO mempunyai sifat bias terhadap Israel. Sebelumnya, AS telah pernah terbit dari UNESCO, yakni tahun 1984, saat Ronald Reagan menjadi presiden. Tahun 2003 ketika George W. Bush memerintah AS berubah menjadi anggota.
Di bawah Direktur Audrey Azoulay, yang mulai menjabat November 2017, tampaknya bertengkar diplomatik antara UNESCO dan Israel menenang. Berbagai tahapan mediasi juga dipungut untuk merayu Israel supaya tidak meninggalkan UNESCO. Walaupun terdapat kemajuan, tampaknya tersebut semua tidak cukup untuk Netanyahu.
September kemudian ia menampik undangan untuk muncul dalam konferensi mengenai anti semitisme yang diorganisir UNESCO. "Jika UNESCO menyelesaikan sikap biasnya terhadap Israel, berhenti mengolah sejarah dan mengakui kebenaran, Israel bakal merasa terhormat guna hadir," demikian Netanyahu.
No comments:
Post a Comment